MERDEKA INSTITUTE – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026 yang diajukan Presiden Prabowo Subianto dianggap masih masuk akal. Kendati demikian, ada sejumlah tantangan yang membutuhkan effort agar proyeksi anggaran sebesar Rp3.177 triliun tersebut dapat tercapai.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Suger Suparwoto di Jakarta baru-baru ini. Menurutnya, RAPBN 2026 bukanlah sesuatu yang muluk.
Ditengah perlambatan ekonomi global, pemerintah memasang pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dengan asumsi harga minyak mentah USD70 dolar per barel dan lifting minyak 610 ribu barel per hari.
“Target pertumbuhan ini tidak bisa hanya mengandalkan optimisme. Konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, hingga investasi dan ekspor harus bergerak serempak,” ujar Sugeng.
Sorotan utama Sugeng adalah sektor energi, yang disebut sebagai jantung dari rencana pembangunan lima tahun ke depan. Ia menyambut positif ambisi pemerintah mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) 100 persen dalam 10 tahun mendatang. Potensi tenaga surya, angin, dan panas bumi dinilai menjadi kekuatan Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa infrastruktur dan regulasi yang jelas, komitmen itu akan sulit diwujudkan.
“Kita butuh payung hukum yang pasti, terutama percepatan pengesahan UU Energi Baru dan Terbarukan. Tanpa itu, investor akan ragu menaruh modalnya,” tegas Sugeng.
Selain itu, tantangan teknis di sektor migas juga membayangi. Produksi minyak nasional masih bertumpu pada Blok Cepu Banyu Urip dan Blok Rokan. Rencana penghentian sementara (shutdown) di Blok Cepu pada September diperkirakan menahan produksi di kisaran 600 ribu barel per hari.
PR Berat: Investasi Jumbo dan Peran BUMN
Tak hanya energi, tantangan lain ada di sektor investasi. Pemerintah menargetkan akumulasi investasi hingga 2029 mencapai Rp13.700 triliun, atau rata-rata lebih dari Rp2.000 triliun per tahun.
“Ini bukan sekadar angka. Investasi yang masuk harus berkualitas, menciptakan lapangan kerja, dan tidak boleh hanya menjadi angka di atas kertas,” ujar Sugeng.
Ia juga menyoroti langkah pemerintah yang mengalihkan laba BUMN, senilai sekitar Rp80 triliun menjadi dana investasi antara. Dana tersebut, menurut Sugeng, bisa dimanfaatkan untuk membangun proyek strategis seperti kompleks industri petrokimia.
“Dengan aset BUMN yang mencapai 1 triliun dolar AS, seharusnya kita mampu mengundang investor besar untuk proyek jangka panjang,” tambahnya.
Sugeng menilai APBN 2026 adalah pijakan awal yang cukup realistis. Namun, untuk mencapai target besar, termasuk pertumbuhan hingga 8 persen pada 2029, diperlukan konsistensi, keberanian, dan strategi yang matang.
“Pemerintah punya visi, tapi tanpa implementasi yang solid, visi hanya akan jadi mimpi,” ujarnya.
Daya beli lemah dan tren PHK jadi tantangan
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan pada 2026.
Ia menyebut, persoalan daya beli masyarakat yang masih lemah, deindustrialisasi, tren pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga kapasitas utang negara yang sudah terbatas sebagai hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi di tahun depan.
“Daya beli rakyat yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan serta deindustrilaisasi yang terus terjadi semakin menggerus supply lapangan kerja berkualitas dan basis pajak,” ujar Wijayanto.
Dari sisi fiskal, Wijayanto mengingatkan bahwa target pendapatan negara Rp 3.177 triliun dalam RAPBN 2026 sangat ambisius.
Untuk mencapainya, pemerintah harus mengerek rasio pajak ke 10,5 persen, padahal realisasi tahun 2024 hanya 10,07% dan tahun ini diperkirakan turun ke 9,5 persen.
Menurutnya, jika pendapatan negara tak tercapai, maka pemerintah perlu mengurangi belanja untuk memastikan defisit kurang dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Artinya, ini akan membuat daya dukung APBN bagi pertumbuhan ekonomi kurang optimal,” katanya.
Di sisi lain, Wijayanto menyebut ada tiga hambatan utama dari sisi fiskal bagi Presiden Prabowo Subianto. Pertama, potensi penerimaan negara yang rendah.
Kedua, turunnya alokasi transfer ke daerah dari 3,77 persen (APBN 2025) menjadi hanya 2,8 – 2,9 persen dalam Nota Keuangan 2026.
Kondisi ini, lanjutnya, bisa mendorong pemerintah daerah makin agresif mencari pendapatan tambahan. “Harus diantisipasi fenomena seperti di Pati akan berpotensi muncul dibanyak tempat,” terang Wijayanto.
Ketiga, alokasi anggaran besar untuk program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, dan 80.000 koperasi desa modern produktif (Kopdes MP).
Wijayanto menilai program-program tersebut menyedot anggaran terlalu besar sehingga ruang fiskal APBN semakin terbatas.
Meski begitu, Wijayanto melihat peluang dari dinamika global, khususnya ketegangan dagang AS–China. Menurutnya, Trump Trade War justru bisa membuka pintu relokasi industri dari negara tetangga ke Indonesia.
“Potensi relokasi industri dari negara tetangga relatif besar, ini hanya akan terwujud jika kita serius memperbaiki iklim investasi dan iklim berusaha di Indonesia,” katanya. (*)
*Dari berbagai sumber.